Menampilkan 335 hasil

Keputusan GKDH TK I Sulteng ttg penunjukan menjadi calon tetap anggota DPRD Tk I An. Drs. H.F. Tangkilisan Nip. 010019116 IV 4 Jabatan OrganikAsisten III jabatan negara calon anggota DPRD, Partai Golkar dkk No. : 86/Jab/PN

• 27200-4
• Berkas
• 23/02/1977

SETWILDA

Keputusan GKDH Tk I Sulteng tentang Ketentuan berlakunya bentuk dan penggunaan stempel dinas, KOP Naskah Dinas, dan papan nama pemerintah Prov. Dati I Sulteng di Jakarta, Ujung Pandang dan Cabang dinas Dati I serta kantor catatan sipil kabupaten. No. : SK.216/001/IX/86

• 27200-4
• Berkas
• 9/17/1986

SETWILDA

Keputusan Gubernur SK Gubernur ttg perubahan untuk pertama kalinya SK GKDH Tk I Sulteng No. : 61A/PM-012/X/80

• 27200-4
• Berkas
• 06/10/1980

SETWILDA

Keputusan Mendaggri No 30 Tahun 1989 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Bkpmd N0. 061.1/1741/57

• 27200-4
• Berkas
• 26 Juni 1989

SETWILDA

Keputusan Mendagri Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah

• 27200-4
• Berkas

SETWILDA

Keputusan Mendagri Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah

• 27200-4
• Berkas
• 2/3/1994

SETWILDA

Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. : 29/PD thn 1975 tgl 22-3-1975 memutuskan pemberhentian dngan hormat sebagai Anggota DPRD Prop. Sulteng An. Amrin Mumu No. : 29/PD tahun 1975

• 27200-4
• Berkas
• 27/03/1975

SETWILDA

Keputusan Menteri Dalam Negeri Ri ttg Usul Peresmian Ny. Intje Talasa Ragompi sebagai anggota DPRD ProP. Daerah Tk I Sulteng untuk menggantikan Saudara Ngitung yang telah meninggal dunia pada tgl 19- 1-1974 wakil dari Golkar No. : 11/PD tahun 1975

• 27200-4
• Berkas
• 30/01/1975

SETWILDA

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C 2. 10707.HT.01.01 thn 1988 ttg persetujuan Presiden No. 99/1/PHA/1988 tgl 5 September 1988 dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal ttg persetujuan atas akta pendirian PT Lombok Mutira Indonesia berkedudukan di Jakarta No. : C 2. 10707.HT.01.01 thn 1988

• 27200-4
• Berkas
• 25/11/1988

SETWILDA

Keputusan Mentri tenaga Kerja RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Produktifitas daerah. No. : Kep-189/Men/1992

• 27200-4
• Berkas
• 5/20/1992

SETWILDA